SEJARAH PAPUA NUGINI

Oleh Rizki Hernanda

 

            Papua Nugini atau Papua Guinea Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat. Benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah Port Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara yang paling bhinneka di Bumi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan.Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi, secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini.

Sebagian besar penduduk menetap di dalam masyarakat tradisional dan menjalankan sistem pertanian sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Masyarakat dan marga ini memiliki beberapa pengakuan tersirat di dalam kerangka undang-undang dasar negara Papua Nugini. Undang-Undang Dasar Papua Nugini (Pembukaan 5(4)) menyatakan harapan bagi kampung dan komunitas tradisional untuk tetap menjadi satuan kemasyarakatan yang lestari di Papua Nugini,[5] dan untuk langkah-langkah aktif yang diambil untuk melestarikannya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nugini telah memberlakukan beberapa undang-undang di mana sejenis "Tanah ulayat" diakui, artinya bahwa tanah-tanah tradisional pribumi memiliki beberapa landasan hukum untuk memproteksi diri dari campur tangan kaum pendatang yang bertindak berlebihan. Tanah ulayat ini disebutkan melingkupi sebagian besar tanah yang dapat digunakan di negara ini (sekitar 97% seluruh daratan);[6] tanah yang dapat diolah oleh kaum pendatang bisa saja berupa milik perseorangan di bawah syarat pinjaman dari negara atau tanah milik pemerintah.

            Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua, membentuk daerah dataran tinggi yang padat penduduk. Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di dataran rendah dan daerah pantai. Rupa bumi yang sedemikian telah membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi. Di beberapa daerah, pesawat terbang adalah satu-satunya modus transportasi. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada tahun 1975. Kini Papua Nugini masih menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk, sekitar sepertiga dari penduduk hidup dengan kurang dari US$ 1,25 per hari.

Penduduk Asli Bangsa Papua Nugini

            Para penjelajah Eropa yang pertama kali datang ke Papua, menyebut penduduk setempat sebagai orang Melanesia. Asal kata Melanesia berasal dari kata Yunani, ‘Mela’ yang artinya ‘hitam’, karena kulit mereka berwarna gelap. Kemudian bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan juga bangsa Portugis yang berinteraksi secara dekat dengan penduduk Papua, menyebut mereka sebagai orang Papua.

            Manusia yang menetap di Papua Nugini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara, sementara mereka yang berasal dari Afrika telah hadir sejak 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Pulau Papua adalah salah satu benua pertama setelah Afrika dan Eurasia yang dihuni oleh manusia modern, dengan migrasi pertama pada waktu kurang lebih sama dengan yang di Australia. Pertanian dikembangkan secara mandiri di dataran tinggi Pulau Papua sekitar 7.000 SM, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit daerah domestikasi tanaman asli di dunia. Migrasi utama penutur bahasa Austronesia datang ke daerah pantai sekitar 2.500 tahun yang lalu, dan ini berkorelasi dengan pengenalan tembikar, babi, dan teknik-teknik memancing tertentu. 

Sekitar 300 tahun yang lalu, ubi jalar masuk Pulau Papua, yang telah diperkenalkan ke Maluku dari Amerika Selatan oleh kekuasaan kolonial dominan lokal, Portugal. Panen ubi jalar yang meningkat telah mentransformasi pertanian tradisional secara radikal; ubi jalar menggantikan sebagian besar bahan pokok sebelumnya, talas, dan memberikan peningkatan yang signifikan pada populasi di dataran tinggi.

Penjajahan  dan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua Nugini

            Orang Barat hanya sedikit mengetahui pulau ini hingga abad ke-19, meskipun para saudagar dari Asia Tenggara telah mengunjungi Pulau Papua sejak 5.000 tahun lalu untuk mengoleksi bulu dan rambut Cendrawasih, dan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis telah menemukannya pada abad ke-16 (tahun 1526 dan 1527 oleh Jorge de Menezes). Nama negara ini yang memberi kesan ganda dihasilkan dari sejarah administratifnya yang kompleks sebelum kemerdekaan. Kata papua diturunkan dari pepuah kata dari bahasa Melayu yang menggambarkan rambut orang Melanesia yang keriting, dan "New Guinea" (Nueva Guinea) adalah nama yang digulirkan oleh penjelajah dari Imperium Spanyol, Yñigo Ortiz de Retez, yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir Guinea, Afrika.

Bagian utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, wilayah itu diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania, yaitu bagian Selatan, dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania, sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaan 1975. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia.

Kampanye Nugini (1942-1945) adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama Kampanye Nugini. Dua teritori dipadukan menjadi Teritori Papua dan Nugini setelah Perang Dunia II, yang kemudian disederhanakan menjadi "Papua Nugini". Administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi, kelembagaan tertentu terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah, masalah cukup rumit kini berlangsung, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada.

Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan de facto, muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).

Papua Nugini di Masa Kontemporer Politik

Papua Nugini adalah anggota Negara-Negara Persemakmuran, dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional, yang menyiapkan rancangan konstitusi, dan oleh Australia, bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi - sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan. Sang Ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini, saat ini Paulias Matane. Papua Nugini dan Kepulauan Solomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara Negara-Negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer. 

Ekonomi

Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai.

Mantan Perdana Menteri Sir Mekere Morauta berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari IMF dan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir Michael Somare, termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen.

Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur. Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia, telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% di tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008."  

Kesehatan

Pada tahun 2004, pengeluaran publik senilai 3% dari PDB, sedangkan pengeluaran swasta senilai 0,6% dari PDB.[20] Papua Nugini memiliki insiden HIV dan AIDS tertinggi di kawasan Pasifik dan merupakan negara keempat di Asia Pasifik yang memenuhi kriteria wabah HIV/AIDS yang diperumum.[21] Rendahnya kepedulian terhadap HIV/AIDS adalah masalah pokok, khususnya di pedesaan. Pada awal dasawarsa 2000-an, hanya ada 5 dokter per 100.000 penduduk

Pendidikan

Masih banyak penduduk di negara ini yang belum melek aksara.[20] Particularly women are affected. Ada banyak lembaga pendidikan di negara ini yang dikelola oleh gereja. Ini termasuk 500 sekolah Gereja Luther Injili Papua Nugini. Papua Nugini punya enam universitas yang terpisah dari lembaga-lembaga pendidikan tersier lainnya. Dua universitas yang didirikan adalah Universitas Papua Nugini yang berbasis di Distrik Ibukota Nasional,[27] dan Universitas Teknologi Papua Nugini yang berbasis di luar Lae, di Provinsi Morobe.

Empat universitas lainnya yang dulunya disebut college, didirikan baru-baru ini setelah memperoleh pengakuan pemerintah. Universitas tersebut adalah Universitas Goroka di Provinsi Pegunungan Timur, Universitas Firman Tuhan (dijalankan oleh Gereja Katolik) di Provinsi Madang, Universitas Pertanian Vudal di Provinsi Britania Baru Timur, dan Universitas Advent Pasifik (dijalankan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh) di Distrik Ibukota Nasional.

Hubungan Papua Nugini dengan Indonesia

            Hubungan antara Indonesia dengan Papua New Guinea (PNG) sangat dekat dan erat. Sejak hubungan diplomatik kedua negara dibuka pada 1975, PNG secara konsisten mendukung integritas Indonesia. Sebaliknya, Indonesia pun mendukung  integritas wilayah PNG. Secara geografis, kedua negara berbatasan darat secara langsung. PNG yang terletak di sebelah Timur wilayah Papua, Indonesia, memiliki kesamaan ras dengan masyarakat Papua di Indonesia, yaitu ras Melanesia. Dalam rangka mempererat hubungan kedua negara, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kunjungan kenegaraan ke PNG, pada 11-12 Maret 2010 yang didampingi antara lain: Menko Polkam, Menko Perekonomian, Menlu RI, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet, serta 2 orang Gubernur Papua dan Papua Barat. Sedangkan Pemerintah PNG diwakili PM Michael Somare dan beberapa menteri kabinet antara lain, Menlu Sam Abal; Menteri Keamanan Dalam Negeri, Sani Rambi; Menteri Pertahanan, Bob Dadae; Menteri Hubungan Antar Pemerintah, Job Pomat dan Menteri Perminyakan dan Energi, William Duma. Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY menerima tanda penghormatan dari pemerintah PNG berupa “Grand Companion of the Order of `Logohu”, atas jasa dalam peningkatan hubungan dengan PNG.

Kedekatan yang telah lama terjalin tersebut, rawan perselisihan, karena adanya Gerakan Separatis Papua (GSP) dan pendukungnya di PNG, yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Perjuangan tersebut ternyata mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bahkan tokoh Papua yang terpenting, sekaligus founder OPM, Nicolaas Jouwe, telah menyatakan berhenti dari perjuangan yang selama ini dilakukannya, dan mengharapkan pengikutnya kembali ke Papua dan mulai membangun Papua dalam kerangka NKRI. Menurutnya, bentuk perjuangan yang kini dilakukan seharusnya adalah membangun pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, sosial-budaya melalui semangat Otonomi Khusus (Otsus). 

Rangkaian kunjungan 2 hari Presiden SBY dengan PM Michael Somare telah dirumuskan dalam kesepakatan perjanjian, antara lain kerjasama pembangunan ekonomi, investasi, dan perdagangan. Indonesia dan PNG juga menjalin kerjasama yang baik dalam meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan. Kedua negara sepakat untuk membuka secara resmi lintas batas Skouw-Wutung yang dapat meningkatkan people to people contact, meningkatkan perdagangan kedua negara, dan dapat meningkatkan taraf sosial-ekonomi dan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan. Penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh para menteri terkait dari kedua negara, antara lain: Defence Cooperation Agreement (DCA), Double Taxation Agreement (DTA), Letters of Exchange on Agriculture. Selain itu, Presiden RI juga menanda-tangani prasasti yang akan dipasang di salah satu pos perbatasan RI-PNG (Skouw-Wutung) untuk menandai soft-opening perbatasan RI-PNG yang sudah tertunda selama 2 tahun.

Mencermati hubungan dan komitmen RI-PNG untuk tidak mencampuri kedaulatan masing-masing pihak, maka segala bentuk kerikil dalam hubungan akan dapat dibatasi, seperti permasalahan di perbatasan dan Gerakan Separatis. Diharapkan dengan peningkatan kerjasama, maka harmonisasi hubungan dapat dipertahankan.